Nih Full Day School Disetujui Presiden, Akan Dibentuk Pilot Project
Muhadjir mengatakan, untuk tahap awal diharapkan pilot project dahulu sebelum diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun ketika ini FDS sudah diberlakukan di beberapa sekolah swasta.
"Saya sudah konsultasi ke Beliau (JK). Beliau menyarankan ada semacam pilot project untuk mengetes pasar. Kita juga sedang matangkan, ini juga mohon persetujuan dari pak presiden sudah. Pertama, dia (Presiden) sudah mengapresiasi bahkan menunjukkan contoh-contoh. Kemudian, pak Wapres sudah menyetujui kami, tinggal menyusun lebih lanjut," ungkap Muhadjir yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/8).
Menurut Muhadjir dengan sistem FDS, diharapkan siswa SD dan SMP mendapat banyak pelajaran terkait pembentukan abjad dan adat di sekolah. Demikian juga, guru mendapat waktu lebih banyak menunjukkan pendidikan dasar kepada muridnya. Sebagai kompensasi, para siswa kemungkinan akan diberikan libur dua hari dalam seminggu, yaitu Sabtu dan Minggu.
"(libur dua hari) Ini masih gagasan. Kemudian jikalau pulang jam 5 sore, masyarakat kota kan umumnya pulang jam 5, nanti orangtuanya bisa jemput anak biar pulang bersama. Tetapi kini kan anaknya pulang jam 1 siang, sementara orangtuanya pulang jam 5, antara jam 1 hingga jam 5 anaknya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab alasannya yaitu sekolah sudah melepas, sementara keluarga belum ada," katanya.
Oleh alasannya yaitu itu, Muhadjir mengungkapkan muncul wangsit FDS. Tujuannya, menghindari penyimpangan alasannya yaitu banyaknya waktu kosong tanpa pengawasan orang bau tanah dan guru. "Untuk memangkas waktu kosong ini, kita lakukan dengan memperpanjang waktu di sekolah yang diadaptasi dengan jam kerja orangtuanya," ujarnya.
Selain itu, diharapkan kemampuan siswa akan meningkat alasannya yaitu sekolah menambah ektrakurikuler, menyerupai bahasa abnormal atau mengaji.
Biaya Tambahan
Muhadjir mengatakan, untuk mewujudkan sistem tersebut diharapkan biaya komplemen dalam bentuk iuran rutin atau sumbangan sehingga sekolah tidak sepenuhnya gratis, sebagaimana jadwal pemerintah selama ini.
"Kemudian, kami akan merevisi pengertian sekolah gratis. Jadi, sekolah gratis yang dimaksud itu bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan kita buka termasuk dalam bentuk iuran atau sumbangan yang ditentukan masyarakat sendiri. Kaprikornus tubuh bertanggung jawab terhadap pengawasan dan kebijakan sekolah itu akan kita perkuat," ungkapnya.
Dengan konsekuensi, lanjutnya, komite sekolah akan diperkuat sehingga bisa menyaring murid yang layak mendapat derma biaya sekolah atau subsidi dari pemerintah. beritasatu.com
Related Posts