Nih Pemerintah Optimis Honorer K-2 Bodong Terjaring Semua

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya sekarang tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer kategori 2 dari kepala daerah. Dari sejumlah kawasan yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.

Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.

“Dengan adanya kewajiban memberikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari kepala kawasan akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua,” ujar Menteri saat mendapatkan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soelistyo di Kementerian PANRB, Rabu (18/06).

K2 Bodong

Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 20 persen dokumen dari kawasan yang masuk. Dalam verifiaksi kebenaran dokumen-dokumen tenaga honorer kategori 2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang. Seorang Bupati tidak akan mungkin melaksanakan tandatangan SPTJM begitu saja. “Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, gres Bupati berani teken,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas selesai penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala kawasan itu pada ahir Mei 2014, kesannya diundur hingga selesai Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, alasannya yaitu masing-masing masih melaksanakan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi. “Harusnya selesai Mei kemarin selesai, mereka minta hingga selesai Juni,” tambah Eko Soetrisno. (ags/HUMAS MENPANRB)