Nih Komisi Pemberantasan Korupsi Undangan Honor Pns Dinaikkan

Praktek korupsi dalam bentuk suap atau uang pelicin atau suap di lingkungan birokrasi dinilai masih akut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan proposal perbaikan sistem untuk mencegahnya.

Di antaranya yaitu menaikkan honor pegawai negeri sipil (PNS) secara signifikan. Usulan KPK itu disampaikan pribadi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pertemuan dua forum ini dibalut jadwal penandatangan janji bersama pencegahan gratifikasi di lingkungan Kementerian PAN-RB.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menuturkan, honor yang kecil menjadi salah satu penyebab masih maraknya praktek korupsi di lingkungan PNS. Baik itu sektor pelayanan publik umum, hingga urusan yang terkait dengan pengelolaan energi serta sumber daya mineral.
Ia mencontohkan, penanganan korupsi birokrasi di Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Di negara-negara itu, honor PNS ditingkatkan. Dengan jaminan para PNS harus bekerja dengan penuh tanggung jawab.

"Banyak penambang yang asal ngeruk kerikil bara, tetapi tidak bayar pajak. Bisa terjadi lantaran ada main dengan PNS di urusan pajak," kata ia kemarin. Dia memperlihatkan citra bahwa penangan korupsi di lingkungan PNS salah satunya bisa dilakukan dengan pinjaman honor yang tinggi.

Giri mencontohkan pegawai di Kementerian PAN-RB telah mendapat aksesori honor dari tunjangan remunerasi. Meskipun masih sekitar 75 persen dari honor pokok, tunjangan itu bisa mencegah terjadinya praktek korupsi. "Apalagi jikalau remunerasinya sudah 100 persen dari honor pokok. Tentu dampaknya lebih besar," paparnya.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, korupsi di Indonesia sudah berjalan sistemik. Artinya praktek korupsi tidak hanya terjadi lantaran oknum pegawai tidak berintegritas. Tetapi juga disebabkan oleh sistem yang berjalan masih mendukung munculnya koruptor-koruptor baru. Samad lantas membeber penanganan korupsi yang sistemik itu dilakukan dengan perbaikan sistem. "Tidak bisa hanya dilakukan dengan cara konvensional. Seperti menangkap satu persatu, lantaran akan muncul lagi," terang dia.

Ia lantas mencontohkan sistem kepegawaian di Kementerian Agama (Kemenag) yang masih membuka celah untuk melaksanakan korupsi. Tahun kemudian KPK sudah mengusut beberapa kasus korupsi di Kemenag. Tetapi kasus korupsi muncul lagi di jadwal atau acara lainnya.
Selain urusan gaji, Samad menyampaikan isyarat etik PNS perlu ditegakkan. "Jangan hanya dibuat, tetapi tidak ada penjatuhan hukuman yang beratnya," ujarnya.

Dia mencontohkan pegawai-pegawai di KPK mendapat honor tinggi sekaligus terikat dengan isyarat etik yang ketat serta diawasi dengan kuat. Sehingga secara sistem, pegawai KPK sulit untuk melaksanakan korupsi.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menuturkan, proposal kenaikan honor bagi para PNS dipertimbangakan. "Sebelum dinaikkan, PNS harus memperlihatkan kinerja lebih dulu," katanya. Para PNS diminta untuk menciptakan analisa, apakah pelayanan mereka sudah memuaskan publik atau belum.

Menteri kelahiran Bandung itu mengatakan, kenaikan honor PNS terkait juga dengan kemampuan keuangan negara. Yuddy juga mengatakan, memperlihatkan honor tinggi kepada PNS bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Seperti tidak perlu mempunyai PNS dalam jumlah besar. Dengan jumlah PNS yang tidak begitu banyak, anggaran honor bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya sehabis honor para PNS tinggi, kecenderungan untuk korupsi bisa ditekan

0 Response to "Nih Komisi Pemberantasan Korupsi Undangan Honor Pns Dinaikkan"

Posting Komentar